Raja: "Pelanggar Hukum" Ancam Persatuan Maroko
Rabat (ANTARA/Reuters) - Raja Maroko Mohammed, Jumat, menyerukan dilakukannya aksi terhadap penghianat yang mengancam kesatuan wilayah negara itu, sebuah peringatan langsung kepada para pelaku kampanye kemerdekaan di Sahara Barat.
Maroko mengendalikan sebagian besar Sahara Barat pada 1975, setelah Spanyol menarik diri, sehingga memicu perang dengan kelompok kemerdekaan Front Polisario, yang berlangsung hinggal 1991, ketika PBB menjadi mediator sebuah gencatan senjata.
Maroko sekarang menawarkan otonomi terbatas bagi kawasan tersebut sementara itu Polisario, yang didukung oleh negara tetangga Maroko, Aljazair, menginginkan sebuah referendum dengan kemerdekaan sebagai salah satu pilihan.
Polisario telah mengancam untuk menarik diri dari perundingan yang didukung oleh PBB guna menyelesaikan kebuntuan kecuali Maroko membebaskan tujuh aktivis hak asasi manusia Sahara yang ditahan pada 8 Oktober, ketika mereka tiba di Maroko setelah mengunjungi tempat para pengungsi Sahara di tenggara Aljazair.
Dalam sebuah pidato memperingati 34 tahun sejak Maroko mengambil alih kendali di kawasan gurun pasir itu, Raja Mohammed mengatakan bahwa inilah saatnya untuk menghentikan para pelanggar hukum yang mengambil keuntungan dari kebebasan sipil untuk menggelisahkan masyarakat.
"Apakah setiap negara demokratis akan menerima penggunaan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai dalih ... bagi sekelompok pelanggar hukum untuk menyiapkan, dalam kerahasiaan dengan musuhnya, menentang persatuan dan kepentingan yang lebih tinggi?" kata dia dalam sebuah pidato yang ditayangkan oleh televisi negara.
"Waktu untuk permainan ganda dan mengelak sudah usai," kata dia. "Ini adalah waktu untuk kejelasan dan menjelaskan tugas-tugas anda. Apakah anda seorang patriot atau pengkhianat. Tidak ada setengah-setengah, antara patriotisme dan pengkhianatan."
Dia mengatakan bahwa pihak berwenang Maroko harus waspada untuk menghadapi setiap tantangan bagi kedaulatan nasional dan bersikap tegas untuk menjaga keamanan, stabilitas dan kestabilan publik.
Sebuah badan konsultasi yang disiapkan untuk mengusulkan sebuah rencana bagi pemerintahan sendiri di Sahara Barat akan direstrukturisasi untuk membuatnya lebih representatif dan kawasan akan menjadi prioritas dalam sebuah rencana untuk menyerahkan lebih banyak pemerintah ke kawasan-kawasan, tambah dia.
"Bagi penentang kedaulatan kawasan kami ... mereka lebih tahu dari siapapun juga bahwa Sahara adalah penyebab krusial warga Maroko, bersatu di sekitar tahta," kata Raja.
Tidak ada satu negara pun yang mengakui pemerintah Maroko atas Sahara Barat namun Dewan keamanan PBB terpecah, dengan sejumlah negara Non-Blok mendukung Polisario sementara itu Prancis dan Amerika Serikat memberikan dukungan kuat kepada proposal otonomi Maroko.