Gundah Gulana, Kapolri Tak Saring Informasi dari Anak Buahnya

Berbagai pernyataan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) terkait kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah selalu dibantah dan terbantahkan. Diduga karena gundah gulana, BHD tidak mampu menyaring dengan benar informasi yang diberikan oleh anak buahnya.

"Saya tengarai, di antara pejabat teras Polri ada yang berniat membantu Kapolri dengan memberikan informasi. Namun informasi yang diberikan masih mentah tanpa pengolahan intelijen yang akurat. Pimpinan yang lagi gundah gulana menerima informasi itu tanpa check and recheck," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi detikcom, Sabtu (7/11/2009).

Bambang menerangkan, biasanya di Kepolisian jika ada pimpinan mengalami kesulitan, staf terasnya akan membantu. Demikian halnya yang terjadi dengan kasus Bibit-Chandra ini. Karena BHD tampak resah, anak buahnya pun turut membantu mencarikan informasi.

"Padahal mungkin informasi yang dicari itu bukan bidangnya. Dalam kondisi gundah, Kapolri menerima saja informasi itu tanpa diolah dsecara benar. Padahal data itu tidak ada kaitan langsung dengan kasusnya," kata Bambang.

Lebih jauh Bambang menduga, di tubuh Polri sendiri mungkin tidak satu suara terkait kasus Bibit-Chandra ini. Ada sementara petinggi yang mendukung BHD dan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, ada yang prihatin dengan konflik yang terjadi antara Polri dengan KPK ini, dan ada yang hanya bersikap menunggu perkembangan.

Karena perbedaan itu, pengorganisasian di lingkungan Polri jadi kacau. Koordinasi tidak dilakukan dengan baik sehingga informasi yang dikumpulkan oleh masing-masing bagian tidak diolah menjadi data yang lengkap.

"Padahal Kapolri punya banyak intelijen, tapi tidak ada koodinasi sistemik. Semua jalan sendiri-sendiri. Kasihan Kapolrinya, mungkin dia terlalu mempercayai beberapa pihak, padahal ada yanga mendukung dan ada yang tidak," kata Bambang.

Berbagai pernyataan Kapolri telah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Misalnya, dalam Raker dengan Komisi III DPR, Kamis hingga Jumat dini hari (5-6/11/2099), Kapolri menyampaikan kecurigaannya bahwa KPK tidak menindaklanjuti temuan bukti aliran dana ke mantan Menhut MS Kaban dari PT Masaro Radiokom.

Salah satu dugaan Kapolri, hal itu disebabkan Wakil Ketua Pimpinan KPK Chandra M Hamzah punya kedekatan dengan MS Kaban. Kedekatan ini berkaitan dengan almarhum Nurcholis Madjid (Cak Nur).

Berdasarkan informasi yang didapatkan detikcom, Kapolri menduga Chandra memiliki utang jasa terhadap Kaban karena diperkenalkan dengan Nadia Madjid, putri Cak Nur. Lewat Kaban, akhirnya Chandra pun menikahi Nadia pada 1994 silam, meski akhirnya kedua pasangan ini bercerai. Dengan cerita inilah, Kapolri menduga Chandra tidak memproses kasus Kaban itu.

Namun hal ini dibantah oleh istri Cak Nur, Omi Komaria. Menurut Omi, Cak Nur tidak kenal dengan Kaban. Omi mengaku sedih almarhum suaminya dikait-kaitkan dengan persoalan ini. "Saya sedih mendengar berita tentang Kapolri yang menyabut nama Cak Nur dan Nadia," kata Omi.

Sahabat Cak Nur, Utomo Dananjaya, juga membantah kedekatan Kaban dengan Chandra. Menurutnya, Kaban dan Chandra adalah generasi yang berbeda karena Kaban jauh lebih tua dari Chandra. Mereka juga tidak berteman.

Selain itu, Kaban adalah alumni dari Universitas Jayabaya, sedangkan Chandra berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

"Juga aliran kelompok politiknya sangat jauh. Sangat tidak mungkin apalagi diumumkan oleh Kapolri mereka sangat dekat. Apalagi Chandra bertemu Nadia (putri Cak Nur) di BEM UI sebelum menikah," jelas Utomo yang bersama-sama Cak Nur membangun Universitas Paramadina ini.

MS Kaban yang dikonfirmasi juga membantah memiliki kedekatan khusus dengan Chandra M Hamzah. Menurutnya, kedekatannya dengan Chandra hanya karena sama-sama mantan aktivis HMI. "Mengenai kedekatan saya dan Chandra hanya sama-sama mantan aktivis HMI," kata Kaban.